FPAN Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR

FPAN Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR
Nograhany Widhi K - detikNews 
Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) resmi menolak pembangunan gedung baru DPR yang membutuhkan biaya pembangunan Rp 1,6 triliun itu. Kesimpulan PAN didapat setelah melalui rapat pada Sabtu 4 September malam.

"FPAN kalau desainnya seperti ini kita akan menolak dan minta itu di-review," ujar Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy ketika berbincang dengan detikcom, Minggu (5/9/2010).


Rapat tentang sikap FPAN yang menolak itu, diadakan Sabtu malam sehabis buka puasa dengan tuan rumah Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais.

Tjatur menjelaskan menurut info yang dikumpulkan dari rekan-rekan sefraksinya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dinilai kurang terbuka dalam menentukan desain, anggaran, hingga fasilitas gedung baru ini.

"Tidak banyak mengetahui. Kemudian sampai anggaran Rp 1,6 triliun untuk apa saja tidak banyak info. Transparansi kurang, katanya ada sayembara, tapi tiba-tiba bentuknya sudah jadi saja. Harga itu  (Rp 1,6 triliun) sedemikian besar," jelas Tjatur.

Bila gedung DPR baru itu dimaksudkan untuk menampung 5 staf ahli tiap anggota DPR, maka pembangunan gedung bisa merupakan extension (pengembangan) dari gedung DPR yang lama.

"Bentuk dan fasilitasnya tidak berbeda dengan yang ada sekarang ini. Jatuhnya paling Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar sudah cukup. Kalau pun ada sarana olahraga itu di belakang ada lapangan tenis dan badminton, Senayan dekat," imbuhnya.

Lagipula, dengan anggaran yang jauh lebih efisien itu, anggarannya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting bagi negara. Seperti menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) seperti pesawat tempur atau kapal induk, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

"Lebih penting menjaga kedaulatan kita saat ini," tegas Tjatur. Bila nanti DPR membangun gedung baru pun, imbuhnya, FPAN rela untuk tetap menempati gedung lama. Sikap FPAN ini akan disampaikan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk bisa dibawa ke rapat paripurna.

"Harus dilakukan efisiensi besar-besaran dengan kedepankan prinsip kesederhanaan dan kepatutan. DPR bisa dijadikan contoh untuk pemerintah dalam memperketat anggaran perkantoran," tegasnya.

Tekan *123*121# untuk kenyamanan mudik Anda ke Jalur Jawa. cs : 021-7941178
(khusus pelanggan Telkomsel)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

10 komentar:

fakta lompat mengatakan...

wah..ane bingung soal politik

Unknown mengatakan...

ane juga nggk setuju sbagai rakyat,,
buat appa tuhh,, ngehamburin duit ajja...
mendingan ngebangun rumah buat orang miskin yang belum punya tempat tinggal...
nice info..

Obat Keputihan mengatakan...

kunjungan pertama nih,salam kenal

Obat Jantung Koroner mengatakan...

hai,sob

Obat Kanker Usus mengatakan...

apa kabar,sobat

Obat Kanker Paru paru mengatakan...

nice info

Pengobatan Diare mengatakan...

salam sehat,sobat

Pengobatan Liver Empedu mengatakan...

thank's yah

Pengobatan Keputihan mengatakan...

informasinya makasih

Pengobatan Asam Urat mengatakan...

kunjungannya ditunggu yah

Posting Komentar

Pengikut